Slot Deposit 5000 — Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, skema ini sejalan dengan prinsip musyawarah yang menjadi jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945.
Meneguhkan Kembali Semangat Musyawarah
Kawendra menegaskan bahwa pilkada melalui DPRD merupakan langkah untuk meneguhkan kembali tradisi permusyawaratan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. “Dengan menyalurkan mandat rakyat lewat DPRD, kita menghidupkan tradisi permusyawaratan yang berakar pada budaya Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai mekanisme perwakilan ini justru dapat menjadi koreksi atas praktik demokrasi liberal yang dinilai rapuh dan memakan biaya sangat tinggi. Proses pemilihan diyakini akan menjadi lebih terarah, bertanggung jawab, dan lebih mengutamakan persatuan nasional.
Efisiensi Proses dan Anggaran
Pendapat Kawendra ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, yang beberapa waktu lalu juga menyuarakan hal serupa. Sugiono menilai pilkada melalui DPRD jauh lebih efisien, baik dari sisi proses, mekanisme, maupun penggunaan anggaran.
Ia menyoroti membengkaknya biaya pilkada langsung yang terus meningkat setiap tahun. Anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah, menurutnya, seharusnya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif dan langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Membuka Ruang bagi Figur Kompeten
Selain efisiensi anggaran, mahalnya ongkos politik dalam pilkada langsung sering kali menjadi penghalang besar bagi calon pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas untuk maju.
Kawendra berargumen bahwa sistem perwakilan melalui DPRD dapat membuka ruang yang lebih adil. Calon-calon dengan kapasitas dan integritas tinggi memiliki peluang tanpa harus terbebani oleh biaya kampanye yang selangit, sehingga kualitas kepemimpinan daerah diharapkan dapat lebih terjamin.