Bocoran HK — Wacana memperluas cakupan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk membiayai program vokasi menimbulkan harapan sekaligus tanda tanya besar. Di satu sisi, langkah ini dinilai bisa menjadi titik balik bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, namun di sisi lain, kekhawatiran akan kesiapan implementasinya masih membayangi.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun peraturan untuk mewujudkan hal ini. “Kita sedang menyiapkan sebuah peraturan pemerintah agar yang dibiayai oleh pemerintah melalui LPDP tidak hanya S1. Tetapi pelatihan dan pendidikan vokasi juga bisa menjadi program dari LPDP,” ujar Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Selasa (18/11/2025).
Potensi dan Tantangan di Balik Wacana
Ubaid Matraji dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyambut baik langkah ini, namun mengingatkan pentingnya koneksi dengan dunia usaha. “SMK adalah lembaga pendidikan yang mencetak pengangguran paling banyak. Ini langkah yang baik, tapi bisa menjadi buruk jika tidak ada koneksi dengan dunia usaha,” tegas Ubaid.
Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat memberikan analogi yang tajam: “Analoginya seperti jalan tol yang dibangun untuk mempercepat mobilitas, tetapi kendaraan yang melintas tidak sampai tujuan karena peta, rambu, dan mesin kendaraan tidak sesuai.”
Mismatch yang Telah Berlangsung Lama
Persoalan mendasar yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara lulusan vokasi dengan kebutuhan industri. Achmad menjelaskan, “Dunia kerja berubah cepat. Sektor manufaktur modern, logistik, otomotif elektrifikasi membutuhkan tenaga teknis menengah yang memiliki sertifikasi global.”
Sementara itu, di lapangan, Surifuddin dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang juga Kepala SMK Negeri 6 Penajam Pasir Utara mengungkapkan masalah yang lebih mendasar: “Kami di SMK kekurangan guru di kejuruannya. Di sekolah saya saja hanya ada satu guru untuk satu jurusan.”
Pelajaran dari Negara Lain dan Solusi Ke Depan
Achmad menekankan bahwa negara-negara dengan industri maju seperti Jerman, Korea Selatan, dan Singapura tumbuh karena kuatnya tenaga terampil level menengah. “Bayangkan ekonomi sebagai rumah besar. Kita telah memperkuat atapnya melalui pendidikan tinggi, namun pondasinya, yaitu tenaga terampil vokasional, masih rapuh,” ujarnya.
Beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan:
- Skema pendanaan tambahan yang tidak menggerus anggaran LPDP untuk S2/S3
- Desain kurikulum yang mengikuti kebutuhan industri
- Sertifikasi internasional untuk meningkatkan daya saing lulusan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas guru vokasi
Tanpa kesiapan yang matang, program berpotensi menjadi wacana tanpa implementasi nyata. Namun jika dijalankan dengan serius, LPDP vokasi bisa menjadi terobosan besar yang membawa Indonesia melompat menuju ekonomi yang lebih inklusif dan kompetitif.