TVTOGEL — Meski anggaran daerah tahun depan berkurang cukup signifikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan layanan transportasi publik tetap mendapat subsidi. Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2026 sebesar Rp15 triliun akibat turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi komitmen Pemprov dalam menjaga akses transportasi warga Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menegaskan bahwa subsidi untuk layanan MRT, LRT, dan Transjakarta akan tetap diberikan sebagaimana rencana semula.
“Subsidi transportasi tetap jalan dengan proyeksi pengguna MRT sebanyak 45 juta penumpang, LRT sekitar 1,5 juta penumpang, dan Transjakarta mencapai 449 juta penumpang,” ujar Atika dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (20/10/2025).
Strategi Pembiayaan di Tengah Pemangkasan Anggaran
Menghadapi pemangkasan APBD, Pemprov DKI menyiapkan berbagai skema pembiayaan alternatif, termasuk creative financing, pinjaman daerah melalui lembaga perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), serta opsi penerbitan obligasi daerah.
Selain subsidi transportasi, beberapa program layanan publik lainnya juga tetap akan dipertahankan. Di antaranya:
- Subsidi pangan sebanyak 19,8 juta paket komoditas,
- Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk 707 ribu penerima,
- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 27 ribu mahasiswa,
- Peningkatan operasional RT/RW sebesar 25% dan Dasawisma 50%,
- Pembangunan RSUD Cakung, serta proyek pengendalian banjir, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan peningkatan kualitas permukiman di berbagai titik Jakarta.
Langkah Efisiensi dan Peningkatan Kapasitas Fiskal
Atika menuturkan, dampak dari pemangkasan DBH ini diperkirakan akan terasa dalam jangka panjang, bahkan hingga lima tahun mendatang. Karena itu, Pemprov DKI mulai menerapkan dua strategi utama untuk menjaga stabilitas fiskal, yaitu:
- Perubahan perilaku belanja (spending behavior) agar lebih efisien dan tepat sasaran.
- Eksplorasi kapasitas fiskal baru (exploring new fiscal capacity) untuk menggali sumber pembiayaan alternatif di luar APBD murni.
Menurut Atika, situasi ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga kesempatan bagi Pemprov DKI untuk melakukan reorientasi belanja publik ke arah program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pemangkasan DBH ini justru kami pandang sebagai peluang untuk mendorong inovasi pembiayaan, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah keterbatasan fiskal,” pungkasnya.