EPICTOTO — Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengisyaratkan bahwa status tanggap darurat bencana di provinsi itu kemungkinan besar akan diperpanjang. Hal ini disampaikan mengingat penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak masih berlangsung intensif.
“Kegiatan penanganan darurat belum selesai, sehingga besar kemungkinan statusnya akan diperpanjang,” ujar Mahyeldi dalam rapat di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar, Padang, Minggu (7/12/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi telah meminta kabupaten dan kota untuk menyampaikan laporan terkini mengenai kondisi lapangan. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi diumumkan pada 8 Desember 2025.
Meski beberapa daerah seperti Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, situasi di wilayah lain masih memerlukan perhatian khusus. Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman termasuk di antara daerah yang masih menghadapi tantangan berat.
Salah satu kendala utama adalah terputusnya akses transportasi akibat rusaknya jalan dan jembatan, yang menghambat distribusi bantuan. Pemerintah terus berupaya membuka akses tersebut secara bertahap sembari memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara bagi pengungsi terpenuhi.
Saat ini, tercatat sekitar 20 ribu jiwa masih mengungsi. Bagi warga yang rumahnya rusak parah, pemerintah akan membantu proses pembangunan kembali, baik di lahan mereka sendiri maupun di lokasi alternatif yang disiapkan.
Mahyeldi juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk provinsi tetangga, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik agar bantuan dapat tersalurkan secara efektif tanpa mengganggu operasi alat berat di lapangan.
“Kami minta seluruh bantuan dikoordinasikan melalui posko setempat. Penyaluran langsung ke lokasi justru berpotensi menghambat proses evakuasi dan pemulihan,” tegasnya.
Di sisi lain, bencana ini juga menjadi momentum evaluasi sistem mitigasi. Pemerintah provinsi kini tengah memetakan area rawan, terutama di wilayah perbukitan yang berpotensi mengalami longsor susulan. Validasi data yang akurat dinilai krusial untuk menentukan langkah penanganan dan rekonstruksi ke depan.
Gubernur berharap kepala daerah dapat memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan memastikan setiap posko berfungsi optimal. Masyarakat yang ingin berkontribusi menyalurkan bantuan juga diimbau untuk mengikuti mekanisme resmi agar proses penanganan bencana berjalan lebih tertib dan merata.